NUNUKAN, Kembaroginews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah Tertinggal (BNPPDT) bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka percepatan pembangunan desa, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT Mayjen TNI Edi Nur Habad, S.H., M.H., Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Dr. H. Bakri Siddiq, S.E., M.Si., sejumlah kepala OPD terkait, serta para camat dan kepala desa se-Kabupaten Nunukan.
Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan.
Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Muhammad Amin, S.H., menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi perhatian penting, mengingat Nunukan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan negara. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi prioritas.
“Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan negara yang memiliki posisi sangat strategis. Wilayah kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki banyak desa yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu, aparatur kecamatan dan desa dituntut memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan pemerintahan, menyusun perencanaan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengelola anggaran desa secara tepat dan bertanggung jawab.
Melalui Bimtek tersebut, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing desa.
Bupati juga meminta agar kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dimanfaatkan sebagai ruang bertukar pengalaman dan mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan desa.
“Kita ingin desa-desa di Kabupaten Nunukan terus berkembang, semakin maju, mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” katanya.
Selain peningkatan kapasitas aparatur, sinergi antarpemerintahan juga dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT Mayjen TNI Edi Nur Habad mengatakan, Bimtek tersebut juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas tingkatan.
Tidak hanya itu, pemerintah desa didorong membangun kerja sama antardesa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga pariwisata.
Penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk melalui pembentukan BUM Desa Bersama, juga menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Edi berharap Bimtek tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian desa di kawasan perbatasan.
“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar desa-desa di wilayah perbatasan mampu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.






























