Kembaroginews com– Fraksi DPRD Kota Parepare menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda Perubahan APBD Kota Parepare dan Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaah Lingkungan Hidup tahun 2022-2052 (LPPLH), Selasa (27/9/2022)
Dalam rapat tersebut empat fraksi menyetujui kedua ranperda untuk dibahas pada pembahasan selanjutnya. Sedangkan dua fraksi lainnya yakni Nasdem dan Gerindra menolak untuk membahas ranperda perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2022.
Menaggapi hal tersebut, Wakil ketua DPRD M Rahmat Sjamsu Alam mengatakan Keputusan dan sikap fraksi sah-sah saja disampaikan. Namun yang paling penting dari semua itu, DPRD harus tetap bisa melaksanakan kewajibannya.
”Pada prinsipnya itu hak masing-masing fraksi. Pandangan dan perdapat berbeda dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD memang sering terjadi, tetapi yang penting tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD,” ujarnya.
Lanjut Rahmat, sebelum melakukan pembahasan APBD perubahan, sudah ada kesepakatan yang terjalin dengan Pemkot. Tidak boleh lagi ada pembangunan fisik, kecuali sifatnya sangat mendesak.
”Sebelum pembahasan di Banggar bersama TAPD, komitmen sudah ada. Seperti tidak ada lagi kegiatan fisik kecuali yang sifatnya penting dan itu dibawah anggaran Rp200 juta,” jelasnya.
Selain itu, pergeseran anggaran juga hanya bisa dilakukan untuk urusan wajib seperti gaji, honor dan insentif imam masjid. Termasuk kegiatan yang dananya dari pusat dan provinsi seperti bantuan keuangan dan sebagainya.
”Kan ada bantuan Provinsi Rp30 miliar. Jadi lewat kesepakatan tersebut, maka dengan waktu yang singkat ini banggar masih bisa melakukan pencermata di setiap SKPD. Saya perkirakan tidak lebih dari 5 persen perubahan kegiatan, termasuk pembayaran utang 2021 secara keseluruhan,” jelasnya.
